Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) siap diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
"Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi," ujarnya.
Langkah ini bertujuan agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dengan mekanisme yang objektif dan transparan.
Digitalisasi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Tepat Sasaran, Efisien, dan Minim Penyelewengan
Bantuan PKH tetap diberikan dalam bentuk uang tunai, dengan nominal bervariasi sesuai kategori penerima manfaat.
Kategori bantuan meliputi ibu hamil dan masa nifas sebesar Rp3 juta per tahun, anak usia dini Rp3 juta, anak SD Rp900 ribu, anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, lansia dan penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta, serta korban pelanggaran HAM berat sebesar Rp10,8 juta per tahun.
Penggunaan teknologi diharapkan dapat mengurangi unsur subyektivitas serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Masyarakat tetap dilibatkan dalam pemutakhiran data melalui aplikasi yang disiapkan pemerintah, termasuk proses mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri sebagai penerima.
Kementerian Sosial juga tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data penerima.
Ribuan Pendamping Disiapkan, Target Nasional Jika Uji Coba Sukses
Mensos menyadari bahwa belum semua masyarakat terbiasa menggunakan teknologi digital.
"Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat," ungkapnya.
Untuk itu, ribuan pendamping sosial dan aparat kelurahan disiapkan untuk memberikan pendampingan langsung, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai.
Mensos juga menyebut bahwa akurasi data melalui digitalisasi memungkinkan pemerintah mengukur jumlah keluarga miskin yang berhasil digraduasi dari program setiap tahunnya.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena mencatat angka kemiskinan 6,59 persen pada 2024, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 8,57 persen.
Jika uji coba berhasil, sistem digitalisasi PKH akan diperluas secara bertahap hingga skala nasional.
Berdasarkan analisis bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi PKH diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun setiap tahunnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
