Pantau - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi pariwisata Indonesia di tingkat global dan tidak ragu mengajukan tambahan anggaran demi mendukung program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan devisa negara.
Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta.
"Dari apa yang ibu ajukan, saya enggak lihat ibu ini serius untuk promosi, promosi kita kurang ibu. Kita harus lihat negara-negara lain," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Hatta.
Strategi Promosi Global Butuh Dukungan Anggaran Besar
Hatta menyarankan agar Kementerian Pariwisata lebih serius dalam mengalokasikan anggaran promosi, termasuk melalui kerja sama dengan influencer dari dalam maupun luar negeri.
Tujuannya agar industri pariwisata Indonesia dapat “naik kelas” dan menjadi sumber devisa yang kuat bagi perekonomian nasional.
"Ketika industri pariwisata ini bertahan, besar, otomatis yang diuntungkan negara juga dari devisa yang masuk ke negara, begitu. Jadi saya kira itu perlu ditekan lagi," ujarnya.
Komisi VII DPR menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program-program dari kementerian mitra, termasuk upaya promosi pariwisata yang dinilai masih minim perhatian.
Peran BPPI dan Program Desa Wisata Perlu Dioptimalkan
Kementerian Pariwisata juga diminta untuk mengajukan tambahan anggaran guna memperkuat program-program prioritas seperti Desa Wisata dan Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang dinilai efektif membangkitkan sektor pariwisata berbasis komunitas.
"Kami berkomitmen di Komisi VII ini akan memperjuangkan semua mitra kami, ibu. Jadi kita akan bertahan, bagaimana mitra-mitra kita ini juga kuat," ujar Hatta menegaskan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Rico Sia, menyatakan dukungannya atas dorongan penambahan anggaran.
"Saya menganggap bahwa (dana anggaran kementerian) masih ada kekurangan seperti yang disampaikan oleh teman-teman," katanya.
Rico juga menyoroti belum optimalnya keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun belum dijalankan secara maksimal.
"Mohon dipikirkan itu sebagai nanti tambahan anggaran, karena promosi wisata ini di mana-mana sangat dibutuhkan dan sangat besar untuk mencapai hasil yang lebih besar. Jadi kalau memang dia tidak ada, apa yang mau kita capai yang lebih besar tadi? Kalau memang standarnya hanya rendah-rendah saja, tentunya ya kecil-kecil saja yang diharapkan," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
