Pantau - Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk pejabat sementara (ad interim) untuk mengisi posisi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) setelah memberhentikan Budi Gunawan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 yang berlaku efektif per 8 September 2025.
Posisi Menko Polkam Masih Kosong
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyampaikan bahwa Presiden belum menentukan pengganti tetap untuk jabatan strategis tersebut.
"Berkenaan dengan posisi menko polkam, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim," ungkap Prasetyo kepada wartawan setelah acara pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Namun, Prasetyo belum mengungkapkan nama pejabat sementara maupun kandidat tetap yang akan ditugaskan.
"Tunggu, nanti diumumkan," ujarnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merangkap jabatan, Prasetyo enggan menjawab tegas.
"Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita gak boleh menyampaikan," ucapnya.
Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid II
Pemberhentian Budi Gunawan diumumkan dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih jilid II yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.
Selain Budi Gunawan, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Terkait penggantinya, Prasetyo mengatakan Presiden sudah menunjuk, tetapi pejabat baru tidak dapat hadir.
"Pengganti menpora kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini, akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya," jelasnya.
Dalam prosesi yang sama, Prabowo melantik beberapa menteri baru, antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Untuk mendampingi, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.
Prosesi Pelantikan
Pelantikan dimulai dengan pembacaan keppres, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo, penandatanganan berita acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hingga pemberian ucapan selamat dari Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri, serta pimpinan lembaga negara.
"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta para menko dan kepala lembaga terkait.
- Penulis :
- Shila Glorya
