Pantau - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, secara resmi meminta agar Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dihentikan atau ditangguhkan sementara, menyusul polemik kehadiran akademisi Peter Berkowitz sebagai narasumber.
Respons Atas Polemik dan Permintaan Evaluasi Menyeluruh
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 25 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.
"Permintaan itu disampaikan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar melalui surat tertanggal 25 Agustus 2025 kepada Ketua Umum PBNU perihal Penghentian/Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV, setelah beliau mencermati pemberitaan yang berdampak sangat negatif terhadap PBNU dan jamiyah NU," demikian kutipan isi surat.
Dalam surat tersebut, Rais Aam meminta agar seluruh aktivitas AKN NU dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pengurus Besar Syuriyah.
Selain itu, Nota Kesepahaman antara PBNU dan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) juga diminta untuk diputus.
Polemik bermula dari kehadiran Peter Berkowitz dalam kegiatan AKN NU yang kemudian menuai kritik karena latar belakang zionis sang narasumber.
PBNU Minta Maaf dan Tegaskan Komitmen pada Palestina
Menanggapi kontroversi tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada 28 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Berkowitz merupakan kekhilafan dan PBNU tetap konsisten membela Palestina.
"Harapannya Ketua Umum selaku penanggung jawab kegiatan segera mengumumkan kepada publik bahwa AKN NU telah dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu," bunyi permintaan dalam surat Rais Aam.
Surat ini awalnya hanya ditujukan secara terbatas kepada Ketua Umum PBNU, namun kemudian disampaikan kepada jajaran Syuriyah karena banyaknya pertanyaan internal dan eksternal.
Berdasarkan catatan, surat penghentian AKN NU diterbitkan sehari setelah Peter Berkowitz menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Indonesia (UI).
Fakta lain menyebut bahwa sejak 9 Juni 2025, Syuriyah PBNU sebenarnya telah memberikan masukan tertulis terkait susunan jadwal dan narasumber AKN NU.
Surat Rais Aam Sah Sesuai Ketentuan Organisasi
Menanggapi pertanyaan terkait legalitas surat penghentian, Mohammad Nuh menegaskan bahwa surat tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan Konferensi Besar NU tahun 2022.
"Ketentuan soal itu sudah diatur dan disahkan sejak Konferensi Besar NU Tahun 2022, pada awal kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf. Ketentuan itu manifestasi dari posisi Syuriyah sebagai pemegang supremasi dan pemimpin tertinggi di tubuh jam'iyah NU," jelasnya.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Syuriyah merupakan otoritas tertinggi dalam struktur jam’iyah NU.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
