Pantau - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan pihaknya aktif mengawal pelaksanaan 11 arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di seluruh daerah sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
11 Arahan Mendagri untuk Jaga Kondusivitas Daerah
Dalam arahannya kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, perwakilan masyarakat, dan tokoh agama di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Yusharto menjelaskan bahwa 11 arahan Mendagri bersifat konkret untuk meredam potensi konflik sosial.
"Izin ada sebelas arahan yaitu mulai dari laksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh, melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan Siskamling", jelasnya.
Arahan lain yang menjadi perhatian adalah kewajiban kepala daerah tetap berada di wilayah saat kondisi rawan, menunda perjalanan luar negeri, serta menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan dalam pernyataan publik.
Siskamling Dianggap Strategis, Jambi Jadi Contoh
Yusharto menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Siskamling sebagai strategi preventif di tingkat masyarakat.
"Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat", ujarnya.
Dalam rapat terakhir bersama Mendagri, BSKDN telah mulai mengidentifikasi kebutuhan operasional poskamling, mulai dari SOP, sarana dan fasilitas, hingga kelembagaan unsur pelaksana kegiatan preventif.
Ia memberikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang sudah melaksanakan sebagian besar arahan Mendagri, seperti rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan Siskamling di sejumlah kabupaten/kota.
"Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan Siskamling nanti", ujarnya.
Partisipasi Publik dan Kewaspadaan Terhadap Hoaks
Yusharto menegaskan bahwa partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta ormas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memicu kerawanan sosial.
Yusharto optimistis, dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri secara konsisten serta penguatan Siskamling dan Linmas di desa maupun kelurahan, Jambi dapat menjadi contoh penerapan keamanan berbasis partisipasi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
