Pantau - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Indonesia membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat secara politik dan mampu menenangkan publik di tengah dinamika nasional.
"Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (11/9).
Sosok Menko Polkam Harus Punya Legitimasi Politik dan Kepercayaan Publik
Menurut Fahmi, kekuatan yang dibutuhkan mencakup posisi politik yang kuat agar mampu menciptakan suasana kondusif, baik di dalam kabinet, parlemen, maupun di tengah masyarakat.
Ia menekankan bahwa Menko Polkam adalah jabatan sipil strategis yang mengoordinasikan berbagai instansi penting negara, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI, serta Kejaksaan Agung.
"Sosok ini harus dapat diterima masyarakat, agar publik merasa tenang dan aman di bawah perlindungannya," ujar Fahmi.
Fahmi menjelaskan bahwa jabatan Menko Polkam secara tradisi diisi oleh figur senior yang kuat secara politik, memiliki kedekatan dengan presiden, serta piawai dalam komunikasi politik dan publik.
"Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus," jelasnya.
Tiga Nama Muncul, Presiden Diminta Pilih Sesuai Kriteria
Fahmi menyebut sejumlah nama yang dinilai publik layak menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, termasuk Menteri Pertahanan saat ini, Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat Menko Polkam ad interim.
"Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim," ungkap Fahmi.
Selain Sjafrie, Fahmi juga menilai Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai sosok yang memiliki pengalaman lengkap di bidang pertahanan dan koordinasi lintas sektor.
"Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini," terang Fahmi.
Nama ketiga yang juga disebut adalah Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri.
"Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan," tambahnya.
Meski begitu, Fahmi menegaskan bahwa siapa pun yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo, harus memenuhi seluruh kriteria penting untuk posisi Menko Polkam.
"Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan," tutup Fahmi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
