Pantau - Sebanyak 167 Agen Perlindungan Sosial yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dilatih intensif oleh tim Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kabupaten Banyuwangi pada 9–11 September 2025.
Persiapan Percontohan Digitalisasi
Kabupaten Banyuwangi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) nasional.
Program ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial dan KPTDP untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.
"Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial, yakni pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat dan bantuan sosial tepat sasaran," kata Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan di Banyuwangi, Jumat.
Salah satu persiapan percontohan dilakukan dengan melatih agen Perlinsos agar memahami penggunaan portal Perlinsos.
Andy menjelaskan digitalisasi Perlinsos bertujuan agar bansos lebih tepat sasaran dan akurat.
Melalui portal Perlinsos, masyarakat bisa mendaftar mandiri lewat ponsel atau dibantu agen yang terdiri dari pendamping PKH dan TKSK.
Sistem Pendaftaran dan Dukungan Daerah
Dewan Ekonomi Nasional, Fathur Rahman Utomo menyampaikan sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftar program bantuan sosial serta memudahkan agen dalam mendampingi proses pendaftaran.
"Kami intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Banyuwangi. Karena, rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September 2025, sehingga kami mulai persiapkan dari sekarang," ujar Fathur.
Proses percontohan terdiri dari empat tahap, yakni masyarakat mendaftar, proses seleksi, pemberitahuan hasil, dan mekanisme sanggahan jika ada keberatan.
Fase seleksi menjadi bagian penting, di mana para pakar kemiskinan merumuskan kriteria kelayakan berdasarkan data dari kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan siap mendukung percontohan digitalisasi bansos di daerahnya.
"Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri, warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, bisa langsung ke desa," ujar Ipuk.
- Penulis :
- Aditya Yohan
