Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tengah berupaya menenangkan massa unjuk rasa yang menolak pembangunan jalan khusus batu bara, demi mencegah lumpuhnya mobilitas di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Riau dan Jambi.
Unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu pagi itu menyebabkan kemacetan total, dengan antrean kendaraan mengular hingga belasan kilometer sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.
"Karena ini aspirasi masyarakat, nanti kita laporkan dulu ke Pak Gubernur. Kita minta aksi massa jangan sampai mengganggu mobilisasi di jalan lintas Sumatra Riau-Jambi," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi, Johansyah, di lokasi aksi.
Gubernur Siap Fasilitasi Dialog, Polisi Turunkan 130 Personel
Pemprov Jambi menegaskan bahwa suara masyarakat yang menolak pembangunan stockpile (lokasi penyimpanan sementara batu bara) sudah sampai ke Gubernur Jambi.
Gubernur dikabarkan siap memfasilitasi ruang dialog terbuka untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk melindungi masyarakat, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap berjalan di Provinsi Jambi.
Johansyah menyampaikan bahwa pemerintah berharap persoalan ini dapat segera terselesaikan.
"Mudah-mudahan, karena ini hari Sabtu, Minggu, dan Senin bisa dijadwalkan. Namun, permintaan masyarakat harus hari ini, saya berharap ini selesai dengan baik," ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi, Kabag Ops Polresta Jambi, Kompol Army Sevtiansyah, mengatakan bahwa kepolisian telah menurunkan 130 personel.
"Semoga cepat terurai, selesai dan aspirasi masyarakat tersampaikan," ujar Kompol Army.
Aksi unjuk rasa yang dipicu keresahan terhadap pembangunan infrastruktur batu bara ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena berdampak langsung terhadap arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Jambi-Riau.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
