Pantau - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan agar layanan registrasi International Mobile Equipment Identity (Imei) tersedia langsung di shelter P4MI, bukan hanya di pelabuhan, untuk mempermudah proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi.
Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menyatakan bahwa keberadaan layanan Imei di shelter sangat dibutuhkan karena PMI deportasi umumnya membawa ponsel untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka setelah tiba di Indonesia.
Antrean Imei di Pelabuhan Hambat Pendataan dan Timbulkan Kesan Negatif
Imam menjelaskan bahwa saat ini layanan Imei hanya tersedia di pelabuhan, sehingga PMI deportasi harus mengantre bersama penumpang umum lainnya, yang justru menghambat proses pendataan mereka di shelter P4MI.
"Harapan kami, layanan Imei khusus PMI ini bisa hadir di shelter P4MI, sehingga para PMI ini tidak perlu berlama-lama di pelabuhan, langsung satu pintu pendataannya di shelter P4MI," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pelabuhan adalah wajah Indonesia, dan antrean panjang PMI deportasi yang sering kali dalam kondisi tidak layak dapat menciptakan kesan negatif bagi warga negara asing yang menyaksikannya.
"Ketika puluhan, bahkan seratus PMI ini mengantre mengurus Imei di pelabuhan, tentu jadi perhatian penumpang lainnya. Apalagi, kondisi PMI mungkin ada yang beberapa hari belum mandi, mengantre ini juga menguras energi mereka," ia menambahkan.
Imam menekankan bahwa layanan Imei di shelter akan memberikan pelayanan yang lebih khusus, humanis, dan layak bagi WNI yang baru saja menghadapi kesulitan di luar negeri.
Registrasi Imei Sering Terkendala Identitas, PMI Kehilangan Akses Komunikasi
Masalah lainnya adalah sebagian PMI deportasi tidak memiliki KTP saat dipulangkan, sehingga mereka kesulitan dalam proses registrasi Imei dan tidak bisa mengaktifkan ponsel mereka di Indonesia.
Akibatnya, setelah keluar dari shelter, mereka kehilangan akses komunikasi dengan keluarga.
Imam mengungkapkan bahwa pihaknya sering membantu PMI menghubungi keluarga saat mereka masih berada di shelter, namun setelah keluar dan ponsel tidak aktif, mereka kesulitan melanjutkan komunikasi.
Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru, Leny Marlina, juga menyoroti hal serupa.
"Ketika dipulangkan ponsel dari luar harus diregistrasi Imei, kalau tidak, ya tidak bisa digunakan di Indonesia," ujarnya.
Leny menyatakan bahwa mayoritas PMI deportasi menggunakan ponsel yang dibeli di Malaysia selama mereka bekerja dan mendukung penuh keberadaan layanan Imei di shelter P4MI agar pelayanan terhadap PMI lebih humanis dan nyaman.
Program “M” Fasilitasi Ribuan Pemulangan PMI
Sejak Januari hingga Agustus 2025, BP3MI Kepri bersama KJRI Johor Bahru telah memfasilitasi pemulangan 4.264 PMI dari Malaysia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.257 PMI dipulangkan melalui skema Program “M”.
Program ini merupakan kerja sama antara Imigresen Malaysia dan Perwakilan RI di Semenanjung Malaysia untuk memfasilitasi pemulangan 7.200 WNI/PMI dalam periode dua tahun (2025–2026).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
