Pantau - Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono berharap bunga pinjaman bank untuk koperasi desa atau kelurahan (kopdes) merah putih bisa berada di bawah enam persen per tahun.
Aturan Pinjaman dan Revisi PMK
Aturan mengenai bunga pinjaman kopdes saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam beleid tersebut, ditetapkan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar, alokasi belanja operasional maksimal Rp500 juta, suku bunga enam persen per tahun, dan tenor pinjaman selama enam tahun atau 72 bulan.
"Mudah-mudahan (bunga pinjaman) bisa kurang dari enam persen," ungkap Ferry.
Pemerintah kini sedang menyusun PMK baru terkait kopdes.
Salah satu poin revisi adalah pengaturan pencairan pinjaman bagi 16.000 kopdes di seluruh Indonesia.
Dana sebesar Rp200 triliun yang telah disalurkan pemerintah kepada lima bank Himbara akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan tersebut.
Antisipasi Kredit Macet dan Sistem Pengawasan
Ferry menyatakan pemerintah berharap tidak ada kredit macet atau non performing loan (NPL) dari kopdes kepada bank Himbara.
"Mudah-mudahan nggak ada NPL. Tapi, kita sudah antisipasi, proposal bisnisnya didampingi oleh Himbara," ujarnya.
Saat ini dana pinjaman sebesar Rp1 triliun untuk 1.064 kopdes yang memenuhi syarat kelembagaan sudah dapat dicairkan.
Dari sisi tata kelola, sistem pengawasan berlapis disiapkan untuk memastikan operasional kopdes berjalan optimal tanpa menimbulkan fraud.
Secara internal, pengawasan dilakukan oleh kepala desa serta anggota koperasi.
Dari eksternal, Kementerian Koperasi menghadirkan sistem informasi manajemen kopdes bernama Simkopdes Microsite untuk membantu pengawasan secara digital dan real time.
"Kita sudah buat sistem informasi manajemen koperasi di mana proses inputnya sudah masuk, dengan begitu pengawasannya termonitor melalui digital," ungkap Ferry.
- Penulis :
- Arian Mesa
