Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir dan membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh, merespons peringatan BMKG soal potensi musim hujan ekstrem 2025–2026 dan krisis sampah yang memperparah banjir di berbagai daerah wisata, termasuk Bali.
"Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional," ungkap Jamaludin dalam keterangannya.
Banjir Sebabkan Dampak Sosial dan Ekonomi, Bali Jadi Sorotan
Jamaludin menyatakan bahwa dampak banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi.
Ia menyoroti kasus di Bali, di mana penumpukan sampah di sungai dan pantai telah merusak ekosistem, mengganggu sektor pariwisata, dan bahkan menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, krisis lingkungan ini menunjukkan pentingnya integrasi sistem antara lembaga-lembaga terkait.
Ia menyarankan integrasi data antara BMKG, BPBD, dan Kementerian Lingkungan Hidup agar sistem peringatan dini banjir lebih akurat dan responsif.
Dorong Teknologi Pengelolaan Sampah dan Investasi Ramah Lingkungan
Dalam hal pengelolaan sampah, Jamaludin mengangkat keberhasilan proyek percontohan di Lapas Nusakambangan yang berhasil keluar dari kondisi darurat sampah.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat 12 UPT di Pulau Nusakambangan yang menghasilkan tumpukan sampah, namun kini telah mencapai kondisi nol sampah berkat penggunaan mesin insinerator.
"Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Pulau Nusakambangan untuk dikelola sehingga bisa mencapai nol sampah," ujarnya.
Jamaludin mendorong pemerintah daerah agar segera mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah, termasuk pengembangan bank sampah digital, teknologi daur ulang, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta agar pembiayaan program ini berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
