Pantau - Sejumlah perwakilan pengemudi ojek daring (ojol) dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia diterima anggota DPR untuk berdiskusi mengenai tuntutan mereka di Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.
Pertemuan Perwakilan Ojol dengan DPR
Seorang orator di depan Gedung DPR menyampaikan, "Perwakilan kita diterima untuk berdiskusi di dalam," ungkapnya sambil meminta seluruh perwakilan ojol dari berbagai daerah untuk masuk bersama-sama ke dalam gedung.
Sebelum masuk, perwakilan sempat diberhentikan oleh petugas keamanan, namun setelah diyakinkan bahwa mereka memang diundang, akhirnya mereka diperbolehkan masuk.
Hingga pukul 15.30 WIB, sejumlah perwakilan ojol masih berada di dalam gedung untuk melanjutkan diskusi, sementara massa aksi lainnya tetap berada di luar dengan berorasi menyuarakan keresahan mengenai nasib para pengemudi.
Aksi Massa dan Tujuh Tuntutan
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa sasaran aksi kali ini adalah Kementerian Perhubungan serta DPR/MPR RI.
" Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13," kata Igun pada Selasa (16/9).
Igun menyebut, massa aksi berjumlah sekitar 2.000 orang dengan 100–200 pengemudi melakukan konvoi.
" Massa konvoi 100-200 dan massa aksi 2000-an ojol," ujar Igun.
Dalam aksi tersebut, ribuan pengemudi ojol membawa tujuh tuntutan, antara lain meminta agar RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, menetapkan potongan aplikator sebesar 10 persen, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigasi potongan 5 persen yang telah diambil aplikator, serta meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
