Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Perumahan Jawa Barat Harus Berpihak pada Rakyat Miskin

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Perumahan Jawa Barat Harus Berpihak pada Rakyat Miskin
Foto: (Sumber: Situasi peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah' dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga Bandung, Kamis (18/9/2025) malam. /ANTARA/Ricky Prayoga)

Pantau - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan reformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya harus berpihak pada masyarakat miskin serta bebas dari kepentingan elite maupun praktik gratifikasi.

Pembangunan untuk Keadilan Sosial

"Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang, harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin," ujar Dedi dalam peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk Imah Merenah, Hirup Tumaninah dan Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga Bandung.

Ia menyoroti pola pembangunan perumahan yang selama ini cenderung eksklusif, hanya menguntungkan segelintir pihak, dan tidak mencerminkan keadilan sosial.

Dedi mencontohkan kondisi di Bekasi dan Karawang, di mana kawasan elit terus tumbuh sementara masyarakat sekitar masih tinggal di lingkungan kumuh.

"Saya turun langsung ke Karawang, bersihkan bangunan liar pakai alat berat. Lalu bupati siapkan anggaran, rumah warga kita bangun. Tidak boleh rakyat kecil hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa keadilan," ucapnya.

Selain itu, ia mengkritisi lemahnya tata kelola sektor perumahan, termasuk praktik kontraktor dan mandor nakal yang merugikan tukang serta pedagang kecil.

Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam rantai pembangunan perumahan di Jawa Barat.

Rumah Rakyat sebagai Simbol Keadilan

Dedi juga menekankan pentingnya pembangunan ramah lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah, seperti rumah bambu di Sukabumi, Garut Selatan, dan Bandung Utara yang rawan bencana.

"Kita ingin bangun brand rumah rakyat, bukan hanya bangunan, tapi simbol keadilan sosial. Rumah subsidi tipe 36 tidak boleh diubah jadi rumah mewah yang memicu kecemburuan," tegasnya.

Ia optimistis Jawa Barat mampu menyerap 30 persen dari target nasional 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini, sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung masyarakat bawah.

"Toko bangunan hidup, sopir angkut hidup, kuli bangunan hidup, tukang kayu ikut sejahtera. Ini ekosistem pembangunan yang sehat dan adil," katanya.

Penulis :
Aditya Yohan