Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ketua FKBI Desak Pembatasan Kuota Impor BBM, Soroti Kelangkaan di SPBU Swasta dan Target Kemandirian Energi

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Ketua FKBI Desak Pembatasan Kuota Impor BBM, Soroti Kelangkaan di SPBU Swasta dan Target Kemandirian Energi
Foto: (Sumber: Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan, termasuk penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Ia juga optimistis Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global. (ANTARA/HO-PLN UID Kalselteng))

Pantau - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mendesak agar pemerintah membatasi dan mengendalikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga devisa negara dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.

Impor BBM Capai 1 Juta Barel per Hari, Dikhawatirkan Gerus Devisa

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, Tulus menyebut bahwa saat ini impor minyak mentah Indonesia hampir menyentuh angka 1 juta barel per hari.

"Kuota impor BBM memang harus dibatasi dan dikendalikan, agar tidak makin melambung dan menggerus devisa negara. Saat ini impor minyak mentah kita mencapai hampir 1 juta barel per hari," kata Tulus.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan impor BBM berpotensi memberikan dampak negatif terhadap neraca perdagangan ekspor-impor Indonesia secara keseluruhan.

"Sebaiknya pemerintah tidak menambah kuota impor BBM, baik untuk BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dan/atau Pertamina, dengan tujuan penghematan devisa negara," lanjutnya.

Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Dinilai Masalah Perencanaan Korporasi

Tulus juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025.

Sebagai respons, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor sebesar 10 persen untuk SPBU swasta dan menyarankan mereka membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.

"Terkait permintaan tambahan kuota impor itu, logika kebijakan yang diusulkan Menteri ESDM bisa dimengerti, silakan minta tambahan kuota impor tapi via Pertamina," ujar Tulus.

Ia menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tersebut bukanlah masalah pemerintah, melainkan murni kesalahan dari pihak SPBU swasta dalam perencanaan logistik dan manajemen stok.

"Kelangkaan produk BBM di SPBU swasta murni problem korporasi, karena kuota impor 100 persen, bahkan 110 persen, sudah terpakai semua oleh SPBU swasta tersebut," jelasnya.

Pemerintah Tegas Tolak Tambahan Kuota Impor BBM Non-Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka tambahan kuota impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta.

Ia menyatakan bahwa kuota impor BBM tahun 2025 telah dinaikkan menjadi 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear, ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," tegas Bahlil.

Langkah ini juga sejalan dengan target energi nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menargetkan tercapainya kemandirian energi dalam lima tahun ke depan, termasuk penghentian total impor BBM.

Presiden juga menyatakan optimisme bahwa Indonesia tidak hanya akan mandiri, tetapi juga menjadi pemain utama dalam transformasi energi global.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Ahmad Yusuf