Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) agar segera menjadi Undang-Undang, guna menjawab tantangan globalisasi dan memperkuat karakter kebangsaan.
Penguatan Kelembagaan Jadi Kunci
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan pentingnya percepatan pengesahan RUU tersebut karena tantangan di era globalisasi semakin kompleks.
"Jadi saya kira RUU PIP ini untuk segera disahkan, karena tantangan di era globalisasi kita ke depan semakin kompleks," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan lembaga dalam pembinaan ideologi akan berdampak signifikan terhadap kebijakan dan alokasi anggaran.
"Jika kelembagaannya akan kuat, maka dari segi keberpihakan kebijakan dan anggarannya akan berbeda," tegasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR, Akhmad Iswan, berharap agar DPR RI lebih responsif terhadap pentingnya pembinaan ideologi Pancasila, khususnya dalam penguatan kelembagaan di daerah.
"Kami harap DPR di pusat lebih responsif dibandingkan kami yang di Daerah pentingnya penguatan Ideologi Pancasila," katanya.
Iswan menambahkan bahwa keberadaan UU PIP akan memperkuat implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah.
"Undang-Undang ini juga untuk memperkuat implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di seluruh sekolah," paparnya.
Komitmen BPIP dan DPRD dalam Pembinaan Ideologi
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembinaan ideologi Pancasila.
"Nota kesepahaman antara BPIP dan DPRD Provinsi Lampung hari ini adalah momentum penting. DPRD, sebagai representasi rakyat, memiliki tiga peran strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila," ujarnya.
Yudian menegaskan bahwa regulasi yang berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan implementasi nyata dari sila kelima Pancasila.
Ia berharap DPRD Lampung dapat menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan pemerintahan.
"Kerja sama ini adalah wujud nyata bagaimana Pancasila dijalankan sebagai living ideology, bukan sekadar teks normatif," ungkapnya.
Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP, Dr. Ir. Prakoso, M.M, juga menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila.
"Gotong royong merupakan nilai yang harus terus kita aplikasikan, terus kita masyarakatkan dan terus kita pakai untuk kepentingan bangsa," ujarnya.
Ia berharap kerja sama dengan DPRD dapat memperkuat peran BPIP sebagai garda depan dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
