Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai bagian dari kerangka besar pembangunan pemerintah digital nasional.
Digitalisasi untuk Layanan Publik Terintegrasi
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa langkah ini tidak sekadar penerapan teknologi.
"Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada warga. Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu wujud reformasi birokrasi nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kementerian PANRB terus mendorong hal ini dengan transformasi kebijakan dan penerapan pemerintah digital yang modern," ungkapnya.
Uji coba ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Sebagai Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, KemenPANRB mengoordinasikan sinergi antarinstansi agar setiap layanan digital pemerintah memiliki tata kelola yang jelas, sistem terhubung, serta standar layanan publik yang setara di seluruh Indonesia.
"Transformasi layanan digital pemerintah harus menerapkan pendekatan citizen centric, mengedepankan masyarakat sebagai pengguna layanan," ujar Cahyono.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital KemenPANRB, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa proses registrasi bansos kini lebih sederhana.
"Registrasi bansos kini lebih mudah tanpa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, atau dokumen lain. Kami ingin memastikan layanan digital tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ini soal kepercayaan publik bahwa negara hadir dengan cara yang lebih cepat, mudah dan transparan," tegas Adi.
Adi juga menambahkan bahwa digitalisasi tetap harus inklusif, memastikan kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, disabilitas, maupun literasi digital tetap mendapatkan layanan.
Uji coba di Banyuwangi melibatkan Kemensos, Kemkomdigi, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), BPS, serta pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menilai kolaborasi lintas kementerian akan mempercepat perbaikan sistem bantuan sosial.
"Kenapa di bansos? Karena ini akan berdampak ke masyarakat. Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," katanya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik program ini.
" Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Ipuk.
KemenPANRB menegaskan bahwa pengalaman pilot project di Banyuwangi akan dijadikan model nasional penerapan pemerintah digital terpadu melalui interoperabilitas data, integrasi sistem, dan perbaikan proses bisnis lintas sektor.
Pembelajaran dari Banyuwangi akan dijadikan landasan kebijakan serta penerapan pemerintah digital Indonesia agar layanan publik ke depan lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.
- Penulis :
- Arian Mesa
