Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Nurdin Halid Tegaskan Gangguan di SPBU Swasta Bukan Tanda Kelangkaan BBM Nasional

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Nurdin Halid Tegaskan Gangguan di SPBU Swasta Bukan Tanda Kelangkaan BBM Nasional
Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid di kompleks parlemen, Jakarta (sumber: DPR RI)

Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan gangguan distribusi BBM di sejumlah SPBU swasta belakangan ini bukan disebabkan kelangkaan pasokan nasional, melainkan faktor internal perusahaan dalam memproyeksikan permintaan dan mengelola rantai pasok.

Gangguan Distribusi Bukan Karena Stok Nasional

"Permintaan di lapangan sifatnya sangat dinamis. Kalau ada SPBU swasta yang stoknya habis lebih cepat, itu biasanya karena perencanaan internal mereka kurang akurat, apalagi kuotanya sudah ditambah 110 persen dibanding 2024," ungkapnya.

Ia menegaskan kondisi pasokan nasional saat ini tetap aman, sehingga gangguan di beberapa SPBU swasta jangan dipelintir menjadi isu kelangkaan BBM.

"Gangguan distribusi jangan dibesar-besarkan seolah pasokan nasional bermasalah. Faktanya stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan DPR akan terus mengawal agar energi rakyat tetap terjamin," tegasnya.

Strategi Pemerintah Menjaga Pasokan Energi

Pemerintah telah menetapkan strategi menjaga pasokan energi melalui skema impor satu pintu dengan evaluasi berkala.

Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan kondisi makroekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan BBM nasional rata-rata mencapai 1,5 juta barel setara minyak per hari.

Kapasitas produksi kilang dalam negeri baru sekitar 850 ribu barel per hari sehingga defisit sekitar 650 ribu barel per hari masih dipenuhi dari impor.

Kementerian ESDM mencatat impor BBM sepanjang 2024 mencapai 165 juta barel.

Dengan mekanisme fleksibel dan evaluasi setiap tiga bulan, kuota impor diatur presisi agar tidak menekan devisa maupun neraca transaksi berjalan.

Selain itu, pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas memperketat distribusi BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina yang kini mencatat lebih dari 9,8 juta kendaraan terdaftar.

Sistem tersebut diharapkan mampu menekan kebocoran subsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran.

Nurdin memastikan DPR bersama pemerintah akan terus mengawal kebijakan energi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan perekonomian nasional terlindungi.

Penulis :
Arian Mesa