Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pengawasan ketat, tidak hanya dari sisi gizi, tetapi juga aspek kehalalan dan keamanan pangan.
Kasus Keracunan dan Food Tray Babi Jadi Alarm Kuat
Rentetan kasus keracunan makanan di sekolah serta dugaan penggunaan food tray berbahan babi di fasilitas umum menjadi alarm keras pentingnya penyelia halal di setiap dapur MBG.
Tanpa pengawasan internal yang kuat, risiko kontaminasi silang atau pelanggaran kehalalan akan terus menghantui makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah.
Data Badan POM mencatat bahwa lebih dari 30 persen kasus keracunan massal di sekolah selama 2023–2024 terjadi akibat makanan yang diproduksi dalam skala besar tanpa sistem pengawasan ketat.
Dugaan penggunaan alat makan dari bahan non-halal semakin memperkuat urgensi sistem jaminan halal menyeluruh, mencakup bahan pangan hingga sarana penyajian.
Peran Vital Penyelia Halal di Dapur MBG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk pangan wajib bersertifikat halal.
Penyelia halal bertanggung jawab memastikan seluruh Proses Produk Halal (PPH) di fasilitas produksi berjalan sesuai ketentuan.
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menetapkan empat tugas utama penyelia halal:
- Mengawasi langsung pelaksanaan PPH sesuai prosedur
- Menetapkan langkah perbaikan jika ditemukan potensi penyimpangan
- Mengoordinasikan implementasi PPH di setiap dapur
- Mendampingi auditor halal untuk memastikan audit berjalan transparan dan akuntabel
Tanpa kehadiran penyelia halal, pengawasan hanya bergantung pada inspeksi berkala dari pihak luar, yang berisiko melewatkan celah-celah pelanggaran.
Manfaat Strategis Kehadiran Penyelia Halal
Penyelia halal berperan strategis dalam beberapa aspek penting:
- Mengawasi bahan baku: Memastikan semua bahan bersertifikat halal dan memenuhi standar thayyib
- Mencegah kontaminasi silang: Menjamin tidak ada alat dapur atau wadah makanan yang berasal dari bahan haram
- Menjaga keamanan pangan: Mencegah keracunan akibat kontaminasi bakteri atau zat kimia berbahaya
- Meningkatkan kepercayaan publik: Menjawab keresahan masyarakat terhadap isu kehalalan dan kasus keracunan
Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan
Meski penting, implementasi penyelia halal di dapur MBG menghadapi berbagai tantangan:
- Jumlah tenaga penyelia halal tersertifikasi masih terbatas secara nasional
- Biaya pelatihan dan sertifikasi tergolong tinggi dan memerlukan dukungan anggaran negara
- Koordinasi antar-lembaga seperti BGN, BPJPH, Kemenkes, dan BPOM masih perlu diperkuat
- Modul pelatihan penyelia perlu diperbarui agar mencakup aspek gizi dan keamanan pangan
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah rekomendasi kebijakan diusulkan:
- Rekrutmen penyelia halal dimulai dari dapur MBG skala besar dan daerah berisiko tinggi
- Pelatihan harus terintegrasi dan melibatkan aspek halal, gizi, dan keamanan pangan
- Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN untuk pelatihan dan rekrutmen
- Monitoring digital diterapkan agar proses bahan, pengolahan, dan distribusi makanan dapat dilacak
- Audit terpadu oleh BGN, BPJPH, dan BPOM perlu diperkuat secara berkala
Keberadaan Penyelia Halal Bukan Lagi Opsi
Rekrutmen penyelia halal tidak hanya berfungsi sebagai pelindung mutu makanan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi:
- Mencegah keracunan massal
- Menghindari kontroversi seperti penggunaan alat makan non-halal
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG
- Membuka lapangan kerja baru bagi tenaga ahli tersertifikasi
Dalam konteks ini, kehadiran penyelia halal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
BGN bersama BPJPH, MUI, dan BPOM perlu segera menyusun peta jalan untuk memastikan seluruh dapur MBG memiliki penyelia halal, demi mewujudkan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, halal, dan thayyib.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
