Pantau - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Muhammadiyah untuk bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi dalam sektor pertanian, yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Muhammadiyah Dinilai Punya Potensi Besar Majukan Pertanian
Ajakan ini disampaikan Sudaryono dalam kegiatan Jambore Nasional ke-1 Jamaah Tani Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (20/9/2025).
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Minggu (21/9/2025), Sudaryono menyatakan kekagumannya terhadap kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan dan meyakini organisasi ini dapat membawa dampak besar juga di sektor pertanian.
"Saya kagum dengan Muhammadiyah yang mengurus pendidikan terbaik. Insya Allah dengan Muhammadiyah terjun mengurus pertanian, pertanian juga bisa terbaik seperti pendidikan yang ditangani selama ini," ujarnya.
Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono, menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Muhammadiyah yang kini mulai fokus mengembangkan sektor pertanian melalui Jamaah Tani Muhammadiyah.
Ia meyakini bahwa peran aktif Muhammadiyah akan mendorong kemajuan dan kualitas pertanian nasional.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Wamentan menyerahkan bantuan berupa lima unit traktor roda dua dan 20 unit handsprayer untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi petani Muhammadiyah.
Kolaborasi Nasional Jadi Kunci, Pemerintah Tetapkan HPP Rp6.500
Sudaryono yang mengaku sebagai anak petani memahami langsung tantangan utama di sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk, benih unggul, kepastian harga, dan akses pasar.
"Untuk itu, kami terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak," katanya.
Ia menegaskan pentingnya gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pekerjaan pertanian tidak bisa hanya dibebankan kepada Presiden atau pemerintah semata.
"Swasembada pangan itu harus keroyokan," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa peran utama untuk menanam dan berproduksi berada di tangan petani, masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki inisiatif, sementara pemerintah harus hadir sebagai penyokong penuh.
Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi dari kedaulatan bangsa.
"Selama kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional," ujarnya.
Dengan kondisi pangan yang aman dan cadangan nasional terkendali, Indonesia diyakini bisa tampil lebih percaya diri dalam negosiasi global.
Wamentan juga menyampaikan proyeksi surplus beras nasional pada akhir tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 3 hingga 3,5 juta ton, dari total produksi yang ditargetkan sebesar 33 hingga 34 juta ton.
Surplus ini didukung oleh kebijakan pro-petani, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah terus memberikan akses terhadap pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya demi menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
