Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan langsung kepada pihak sekolah guna mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang semakin marak terjadi.
Yahya menyampaikan bahwa pelibatan sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan MBG akan memberikan kontrol lebih baik terhadap kualitas makanan.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," ungkapnya.
Kasus Keracunan dan Penyerapan Anggaran Jadi Sorotan
Menurut Yahya, jika sekolah menjadi penyedia makanan, maka kualitas dan kesegarannya akan lebih terjamin karena pihak sekolah telah memahami kebutuhan dan selera siswa.
"Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," ia mengungkapkan.
Berdasarkan data resmi, sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat sebanyak 5.626 kasus keracunan makanan terjadi di 17 provinsi.
Beberapa insiden keracunan MBG teridentifikasi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Garut dan Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Bau Bau (Sulawesi Tenggara).
Selain isu keamanan pangan, Yahya juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Hingga September 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total alokasi sebesar Rp71 triliun.
Padahal, menurut data pemerintah, program MBG telah dilaksanakan di 38 provinsi dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta orang.
Yahya mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran agar lebih akuntabel dan transparan.
Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik untuk menjamin pemenuhan hak anak atas makanan bergizi dan aman.
BGN Tegaskan Peran SPPG sebagai Garda Terdepan MBG
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat komunikasi publik terkait isu keamanan pangan dalam Program MBG.
"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.
Khairul juga menekankan bahwa peran komunikasi publik sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi mandat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional tersebut.
"Setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat," ujarnya.
BGN menilai bahwa SPPG memiliki peran vital dalam mewujudkan MBG yang aman dan berkualitas demi peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
