Pantau - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengangkatan Pendamping PKH Jadi ASN
Dalam dialog Pilar-pilar Sosial di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (23/9/2025), Mensos menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pendamping.
"Ini kabar baik bagi para pendamping PKH di berbagai daerah," kata Saifullah.
Ia menyebut pengangkatan ini akan mencakup ASN dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Insya Allah, 33 ribu lebih pendamping PKH di seluruh Indonesia, sebentar lagi akan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK," ujarnya.
Menurut Saifullah, keputusan tersebut merupakan bagian dari harapan Presiden Prabowo Subianto agar pendamping PKH memiliki kapasitas lebih baik serta kinerja yang lebih terukur.
Motivasi untuk Pilar Sosial
Selain membahas status pendamping PKH, Mensos juga memberikan motivasi kepada pilar-pilar sosial dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, antara lain Tagana, TKSK, Karang Taruna, Reksos, Pordam, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"PSM juga sebagai relawan yang tulus, meski tidak mendapat dukungan dari pemerintah," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, pilar sosial, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo.
Kunjungan kerja Mensos di Banjarbaru berlangsung pada 22–23 September 2025 dengan sejumlah agenda, termasuk mengunjungi calon siswa Sekolah Rakyat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kalimantan Selatan serta memberikan pelatihan kepada wali asuh dan wali asrama siswa Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarbaru.
Pelatihan tersebut juga diikuti secara daring oleh lima provinsi lain, yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Papua.
- Penulis :
- Arian Mesa
