Pantau - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mendorong para transmigran untuk tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga menjadi pemilik lahan produktif di kawasan transmigrasi.
Iftitah menyatakan bahwa setiap kawasan transmigrasi memiliki kondisi dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah.
Pengiriman Tim Ekspedisi untuk Riset Potensi Daerah
Untuk menggali potensi lokal secara optimal, Kementerian Transmigrasi mengirimkan para peneliti melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) guna melakukan riset dan menentukan arah pembangunan berbasis potensi daerah.
"Di beberapa tempat para patriot yang sekarang di 154 kawasan transmigrasi melaporkan, jalan rusak, infrastruktur kurang, jembatan putus dan sebagainya. Tapi contoh di Barelang, infrastrukturnya bagus. Di Melolo, Sumba Timur juga infrastrukturnya jauh lebih baik dibanding tempat lain," ungkapnya.
Iftitah menyampaikan hal ini seusai memimpin apel pemberangkatan komponen cadangan di Kementerian Transmigrasi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini model pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan melalui skema transmigrasi swakarsa berbantuan, yang melibatkan badan usaha sebagai mitra pembangunan.
Swasta Terlibat, Transmigran Dapat Manfaat Ganda
Skema transmigrasi swakarsa berbantuan memungkinkan pembiayaan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari investasi sektor swasta.
"Contoh di Melolo (Sumba Timur) itu bujet APBN terbatas, hanya beberapa puluh miliar, sementara dari swasta itu bisa mencapai Rp9,2 triliun. Saya kemarin baru pulang dari Merauke juga sama. Bujet kami terbatas hanya Rp100-200 miliar untuk pembangunan kawasan transmigrasi di Salor, Merauke. Tapi di situ ada dunia usaha siap investasi sampai Rp150 triliun," ia mengungkapkan.
Dengan hadirnya investasi besar dari sektor swasta, para transmigran akan mendapatkan manfaat ganda, yaitu bekerja di sektor industri sekaligus menjadi pemilik lahan produktif di kawasan transmigrasi tersebut.
"Ini sebenarnya keinginan juga dari Bapak Presiden (Prabowo Subanto) agar pemilik lahan itu tetap masyarakat. Jadi jangan disewa-sewakan ke investor, supaya ada kedaulatan. Sehingga nanti pemilik lahannya adalah masyarakat," jelas Iftitah.
- Penulis :
- Shila Glorya
