Rini Widyantini dan Erick Thohir Bahas Penguatan Birokrasi untuk Pemuda dan Olahraga

Pantau - Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengadakan pertemuan membahas birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda serta penguatan ekosistem olahraga yang profesional dan berprestasi.

Sinergi PANRB dan Kemenpora

Rini Widyantini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rini memaparkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja di Kemenpora sepanjang tahun 2024.

Indeks RB Kemenpora tercatat mencapai angka 80,35 dengan predikat A-, sedangkan nilai SAKIP berada pada posisi 68,08 dengan predikat B.

Meski menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada ruang perbaikan khususnya pada pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum menampilkan hasil signifikan.

Dorongan Perbaikan dan Fokus Pembangunan

Rini menilai Kemenpora mampu menjaga kualitas tata kelola birokrasi dengan baik, terutama dalam RB General yang konsisten pada aspek inti seperti penyederhanaan struktur, sistem kerja, pengelolaan anggaran, digitalisasi arsip, dan pelayanan publik.

Pada RB tematik, Kemenpora juga dinilai berkontribusi dalam isu prioritas nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, hingga pengendalian inflasi, meski perlu lebih dioptimalkan lagi.

Ia mendorong agar Kemenpora memperhatikan indikator penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Selain itu, Rini mengajak Kemenpora untuk membangun Zona Integritas di unit kerja sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

Menurutnya, pembangunan ZI tidak boleh hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan instrumen nyata mendukung prioritas Presiden dan pembangunan nasional, yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketahanan pangan.