Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersinergi memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan kebijakan transportasi tingkat dasar di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Bogor.
Sinergi Kemenhub dan Kemenko IPK
Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga.
"Sinergi ini sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas ASN dalam memahami kebijakan transportasi nasional, khususnya dalam konteks koordinasi konektivitas dan pembangunan kewilayahan," ungkapnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 37 ASN dari lingkungan Kemenko IPK dan dianggap sebagai momentum penting membangun pemahaman selaras terkait arah kebijakan transportasi nasional.
Djarot menambahkan, "Sinergi antara Kemenhub dan Kemenko Infrastruktur merupakan wujud nyata kolaborasi antar-lembaga dalam mendukung konektivitas dan pembangunan kewilayahan yang merata."
Ia berpesan agar peserta aktif mengikuti seluruh rangkaian, berdiskusi, serta memperluas jejaring lintas instansi.
"Pemahaman komprehensif mengenai kebijakan transportasi semoga dapat dijadikan sebagai fondasi penting dalam mengawal sinkronisasi kebijakan konektivitas nasional," ujarnya.
Pentingnya Kebijakan Transportasi yang Komprehensif
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK, Odo R.M. Manuhutu, menekankan peran vital transportasi.
"Transportasi adalah urat nadi pembangunan nasional," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan transportasi tidak boleh dibuat secara parsial.
"Kebijakan di bidang transportasi tidak boleh dibuat parsial, melainkan harus komprehensif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan," jelas Odo.
Sebagai contoh, ia menyoroti persoalan over dimension over loading (ODOL) yang berdampak serius pada infrastruktur dan keselamatan lalu lintas.
Menurutnya, penanganan ODOL bukan sekadar penegakan aturan, melainkan memerlukan kebijakan menyeluruh mulai dari regulasi, pengawasan, hingga edukasi.
Odo juga menyebutkan bahwa tujuan pelatihan ini adalah memperkuat daya analitis ASN.
"Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kebijakan transportasi serta memperkuat kapasitas analitis, kritis dan solutif para ASN," ujarnya.
Dengan meningkatnya kompetensi ASN, kebijakan transportasi nasional diharapkan dapat dirumuskan lebih efektif untuk menciptakan konektivitas yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Pelatihan
Kepala PPSDMAP BPSDMP Kemenhub, Ali Fikri, menyampaikan bahwa pelatihan dilaksanakan selama empat hari, mulai 24 September hingga 27 September 2025.
- Penulis :
- Arian Mesa
