Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Rommy Bantah Klaim Aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP: “Itu Tidak Benar dan Memecah Belah”

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Rommy Bantah Klaim Aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP: “Itu Tidak Benar dan Memecah Belah”
Foto: (Sumber: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda/pri.)

Pantau - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, membantah keras klaim Muhammad Mardiono yang menyatakan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 secara aklamasi.

"Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi," tegas Rommy dalam pernyataannya yang disampaikan bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj dan seluruh Ketua DPW serta DPC PPP se-Indonesia.

Rommy menjelaskan bahwa Muktamar ke-10 PPP yang digelar pada Sabtu malam, 27 September 2025, masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB, sementara berita klaim aklamasi oleh Mardiono beredar lebih awal pada pukul 21.22 WIB.

Klaim Aklamasi Dinilai Prematur dan Tidak Masuk Akal

Menurut Rommy, pernyataan Mardiono merupakan klaim sepihak yang tidak bertanggung jawab dan justru bisa memecah belah partai.

"Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya.

Rommy juga menyebut bahwa dalam forum Muktamar, Mardiono sempat mendapat penolakan keras dari para peserta, bahkan diteriaki "gagal" dan diminta mundur dari pencalonan.

"Dengan demikian, tidaklah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi," tegasnya.

Sementara itu, Mardiono sebelumnya menyatakan bahwa ia dipilih secara aklamasi oleh peserta Muktamar demi menyelamatkan jalannya forum yang disebutnya sudah berada dalam situasi darurat.

Ia juga mengklaim bahwa sekitar 80 persen peserta sepakat untuk memilih ketua umum secara aklamasi.

Namun, klaim tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak internal PPP karena disampaikan saat proses Muktamar belum rampung.

Penulis :
Aditya Yohan