Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai bahwa penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah merupakan langkah tepat dalam menangani kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun ia menekankan bahwa langkah ini bukan solusi akhir.
"Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu," tegas Edy.
Menurutnya, momentum ini seharusnya digunakan untuk membangun sistem yang lebih kuat, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG.
Soroti Lemahnya Koordinasi dan Pentingnya Pengawasan Terintegrasi
Edy menekankan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak boleh terbatas pada aspek perizinan saja.
Ia menyebut bahwa proses pengawasan harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima oleh siswa penerima manfaat.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjaga keamanan pangan.
"Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN (Badan Gizi Nasional) lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga," ujarnya.
Edy menyebut bahwa Puskesmas dan Dinkes memiliki infrastruktur yang sudah tersebar luas di daerah dan dapat dimaksimalkan untuk fungsi pengawasan.
Evaluasi Menyeluruh oleh Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menutup sementara SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan dapur MBG.
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi," ungkap Zulhas.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang ada, terutama dalam aspek kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan hanya SPPG yang memenuhi standar ketat yang dapat melanjutkan pelayanan makanan bergizi kepada siswa.
- Penulis :
- Aditya Yohan
