Pantau - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Fahlevi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap dijalankan sesuai tujuan awal, yakni untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa.
Garinca menyatakan tidak setuju dengan usulan masyarakat yang ingin mengganti program MBG dengan bantuan uang tunai.
Menurutnya, bantuan tunai rawan tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan misi utama program.
"Pemerintah sudah memiliki bantuan sosial dalam bentuk tunai lainnya. Saya rasa Presiden Prabowo ingin menciptakan asas keadilan bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan layanan gizi dan makanan gratis," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberian uang kepada orang tua belum tentu menjamin kebutuhan gizi anak terpenuhi.
"Kalau uang itu dititipkan ke orang tua, kalau orang tuanya bisa menggunakan dengan benar tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal lain nanti tidak produktif juga, artinya ini bukan solusi. Sudah benar dibangun, diciptakan untuk penerima manfaat MBG," ujarnya.
Garinca menyampaikan bahwa hasil dari program ini tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.
"Mungkin belum bisa kita lihat dalam satu tahun ini, tapi mungkin bisa terlihat dua atau tiga tahun ke depan. Indikatornya adalah menciptakan anak-anak yang sehat, bebas stunting, dan cerdas," katanya.
DPRD Lampung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar bergizi dan higienis.
"Fokus kami DPRD adalah pengawasan bagaimana dapur MBG itu bisa sejalan dengan tujuan awal, menciptakan makanan bergizi yang higienis dan sehat untuk kesehatan anak-anak kita di Lampung," tegasnya.
Pemerintah Pusat Perketat SOP dan Akui Kesalahan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG.
Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan di beberapa daerah.
"Untuk tetap menjaga agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. Maka kami akan memperketat kembali prosedur tetap dari program makan bergizi gratis," ujarnya.
Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat demi evaluasi program yang lebih baik.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan permintaan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Ia mengakui bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
"Kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan yang masih kurang. Jadi, kami mengaku salah," ia mengungkapkan.
Nanik menjelaskan bahwa sekitar 80 persen insiden disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap SOP oleh mitra dan tim BGN sendiri.
Pemerintah berjanji akan melakukan pembenahan menyeluruh agar program MBG berjalan sesuai harapan dan tidak membahayakan penerima manfaat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
