Pantau - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan hanya hasil musyawarah nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sesuai dengan AD/ART partai yang akan disahkan pemerintah.
"Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," ucap Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan memeriksa pelaksanaan munas PPP yang memunculkan dualisme kepemimpinan.
Supratman menegaskan pemerintah tidak akan terlibat dalam kericuhan yang mewarnai forum internal partai tersebut.
Pemerintah Minta PPP Selesaikan Internal dengan Baik
Menurut Supratman, hingga saat ini dirinya belum mengecek lebih lanjut soal pendaftaran hasil munas terbaru PPP.
Ia memastikan belum menandatangani keputusan apapun terkait hasil muktamar tersebut.
"Laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," ujarnya.
Supratman kembali menekankan bahwa penyelesaian konflik merupakan urusan internal partai.
"Pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu (ricuh), masa pemerintah ikut campur. Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," kata Supratman.
Dualisme Kepemimpinan dan Kericuhan di Muktamar PPP
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025–2030 dalam Muktamar Ke-10 PPP.
Namun, anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy menyebut bahwa Agus Suparmanto adalah ketua umum terpilih untuk periode yang sama.
"Menurut saya, Mardiono bukan ketua umum terpilih," tegas Rommy.
Perbedaan klaim ini memicu kericuhan dalam muktamar PPP yang diwarnai aksi saling lempar kursi hingga adu jotos antar kader.
- Penulis :
- Shila Glorya
