Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Menteri HAM Natalius Pigai: Satu Kasus Tidak Bisa Jadi Tolok Ukur Program Makan Bergizi Gratis

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Menteri HAM Natalius Pigai: Satu Kasus Tidak Bisa Jadi Tolok Ukur Program Makan Bergizi Gratis
Foto: Menteri HAM Natalius Pigai (kedua kanan) menyampaikan keterangan di hadapan pers terkait program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu 1/10/2025 (sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa satu kasus terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di suatu daerah tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Klarifikasi Pelaksanaan Program MBG

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, pelaksanaan program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok makanan, produsen, hingga pengawas.

"Karena itulah, sebuah kasus yang terjadi di satu tempat tidak bisa mewakili seluruh kasus maka kita mengambil kesimpulan bahwa Presiden (Prabowo Subianto) menyatakan deviasi (penyimpangan) adalah 0,0017 persen," ungkap Pigai.

Ia mengakui bahwa program MBG memang tidak lepas dari kendala berupa penyimpangan atau deviasi.

Pigai menyebut, sejak peluncuran program pada awal tahun lalu, tingkat penyimpangan hanya sebesar 0,0017 persen.

"Jadi secara keseluruhan, sesungguhnya 99 persen pelaksanaan MBG sampai pada hari ini berhasil," tegasnya.

Kendala dan Komitmen Pengawasan

Pigai menjelaskan bahwa penyimpangan yang dimaksud meliputi masalah produksi dan pengawasan.

"Itu ada, tetapi itu terjadi di titik-titik tertentu. Tidak semua," katanya.

Pada aspek produksi, kendala yang ditemui antara lain terkait keterampilan memasak, kualitas distribusi, serta tempat penyimpanan bahan pangan.

Ia menambahkan bahwa persoalan serupa juga kerap ditemui di negara maju.

"Program semacam ini selalu saja ada kendala," ujar Pigai.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, yakni menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tercukupi gizinya.

Pigai juga menyatakan komitmen Kementerian HAM untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa Kementerian HAM akan terus menyertai bersama untuk memastikan agar pemenuhan kebutuhan, gizi bagi sekolah-sekolah, ibu, dan anak itu bisa tercapai, terkontrol dalam koridor HAM," ungkapnya.

Penulis :
Arian Mesa