Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan optimistis evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sisi tata kelola maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola mampu mencegah terulangnya kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.
Evaluasi Tata Kelola dan SDM
Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
"Presiden sudah lakukan konsolidasi untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Keseriusan ini tentunya akan dilanjutkan untuk melakukan evaluasi perbaikan, baik dari sisi tata kelola maupun sisi sumber daya manusia yang mengelola," ungkapnya dalam media talk di Jakarta, Rabu.
KemenPPPA menyesalkan banyaknya kasus keracunan MBG yang membuat penerima manfaat, terutama anak, menjadi korban.
Ratna menekankan bahwa hal penting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik.
"Yang penting sekarang adalah meyakinkan anak, meyakinkan orang tuanya, dan kepada sekolah," ujarnya.
Penonaktifan Puluhan SPPG
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) karena adanya kasus keracunan MBG berulang.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan keselamatan anak menjadi prioritas utama.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," tegasnya.
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan di antaranya SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.
Puluhan SPPG tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan penyebab keracunan.
- Penulis :
- Arian Mesa
