Pantau - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa sejumlah program prioritas untuk masyarakat akan tetap berjalan meskipun terjadi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Program-program tersebut mencakup Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah.
"Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," tegas Pramono.
Pemangkasan DBH Jadi Tantangan Anggaran
Pramono menyebut bahwa jika Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat dipotong, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi dalam mencari solusi pembiayaan.
"Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa nilai APBD DKI Tahun 2026 berpotensi turun signifikan karena adanya pemangkasan dana transfer ke DKI oleh pemerintah pusat.
Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026 dengan target penerimaan transfer pusat sekitar Rp26 triliun.
Namun, menurut Khoirudin, terjadi perubahan drastis pada komponen DBH.
"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA," ujarnya.
APBD 2026 Berpotensi Turun Rp16 Triliun
Sebelum adanya pemangkasan, nilai APBD DKI 2026 direncanakan sebesar Rp95,35 triliun, meningkat 3,8 persen dibandingkan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.
Namun, dengan dana transfer pusat tersisa hanya Rp11 triliun, maka APBD 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp78–79 triliun.
"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya," tambah Khoirudin.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Pemprov DKI menyatakan akan mengupayakan efisiensi dan alternatif pembiayaan agar program-program sosial utama tetap terlindungi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
