Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas guna mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Komitmen Transparansi dan Perbaikan Tata Kelola
Dalam pernyataannya di Jakarta, Menteri Dudy menyatakan bahwa seluruh jajaran Kemenhub akan segera melakukan langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.
" Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024 yang digelar di Kantor Pusat Kemenhub pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menambahkan, "Kami menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata."
Kemenhub akan memperkuat sistem pengawasan internal serta memperbaiki tata kelola dalam berbagai aspek, termasuk:
- penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
- pengelolaan belanja negara,
- pencatatan aset dan persediaan.
Seluruh perbaikan tersebut ditujukan agar pengelolaan keuangan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Raih Opini WTP dari BPK
Upaya tersebut dinilai membuahkan hasil positif setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Perhubungan.
Opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Kemenhub telah memenuhi standar akuntansi dan prinsip transparansi sesuai peraturan yang berlaku.
- Penulis :
- Aditya Yohan
