Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 Melambat karena Penyesuaian Anggaran

Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan lambatnya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025 disebabkan oleh banyaknya penyesuaian anggaran yang harus dilakukan.

Penyesuaian Anggaran Jadi Penyebab Utama

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut, "Tahun 2025 ini istimewa," dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan penyaluran belanja K/L secara umum tetap berjalan reguler, namun kecepatan realisasi tiap K/L berbeda sehingga terlihat adanya kesenjangan.

Astera menambahkan pada tahun ini terdapat sejumlah anomali yang berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diumumkan sejak November 2024, sementara aturan pelaksanaan baru terbit pada Januari 2025.

Pada Februari 2025 muncul kebijakan efisiensi anggaran, sehingga K/L kembali melakukan penyesuaian.

"Mereka melakukan perencanaan lagi, mana yang prioritas dan tidak, sehingga ini jadwal juga jadi agak mundur," jelas Astera.

Menurutnya, bertambahnya jumlah K/L serta tantangan geopolitik dan kondisi perekonomian global turut menambah hambatan realisasi belanja.

Realisasi Belanja Tetap Menunjukkan Tren Positif

Meski terdapat perlambatan, Astera optimistis K/L mampu menyerap anggaran secara maksimal di akhir tahun.

Optimisme tersebut didukung oleh tren positif realisasi belanja K/L yang dilaporkan terus meningkat.

Tercatat ada 12 K/L besar yang melaporkan progres realisasi belanja mencapai 80 persen, meski Astera tidak merinci secara detail kementerian mana saja yang dimaksud.

"Kami cukup optimistis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L tahun ini, kurang lebih mirip sama modus di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp686 triliun atau 53,8 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp1.275,6 triliun.

Angka tersebut terkoreksi 2,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp703,3 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L tercatat tumbuh 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.

Untuk realisasi transfer ke daerah (TKD), angkanya mencapai Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook, tumbuh 1,7 persen.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp1.388,8 triliun atau 52,1 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen.