Pantau - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebocoran dana haji. Ia meminta seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umrah untuk bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab agar dana umat dikelola secara aman dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Irfan usai menghadiri prosesi wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/10/2025).
Tekankan Aspek Kehati-hatian
“Saya sangat mewanti-mewanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran,” ujar Gus Irfan.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat dan pegawai memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pengalokasian dana haji tepat sasaran.
“Oleh karena itu, aspek kehati-hatian perlu ditekankan dan ditanamkan agar persoalan itu tidak muncul,” tambahnya.
Gus Irfan menjelaskan, kebocoran sekecil apa pun dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.
“Satu persen pun luar biasa, satu persen Rp200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” ujarnya.
Kementerian Haji Gandeng KPK
Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Haji dan Umrah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal serta mendampingi pelaksanaan ibadah haji agar bebas dari penyelewengan.
Koordinasi ini mencakup pelacakan dan pengecekan rekam jejak bagi setiap orang yang bertugas di lingkungan kementerian.
“Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain dan yang sudah masuk akan kami minta di-tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Gus Irfan.
KPK Dukung Pengawasan Dana Haji
Audiensi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK yang berlangsung pada Jumat (3/10/2025) disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat jalur komunikasi antarlembaga.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyatakan bahwa KPK siap melakukan pendampingan guna memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan haji berjalan maksimal.
“KPK akan mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor haji dan memastikan dana umat digunakan sesuai peruntukannya,” kata Cahya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
