Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 yang lebih dari 60 persen mengalir ke sektor produksi merupakan tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berbasis pada produktivitas.
Sinergi Pemerintah dan Perbankan Jadi Kunci Keberhasilan
Lamhot menyebutkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi kuat antara pemerintah dan bank penyalur KUR, terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah menyalurkan 70 persen dari total alokasi dana KUR sebesar Rp300 triliun.
"Hari ini kita menyaksikan hasil sinergi nyata antara kementerian dan lembaga keuangan negara. Penyaluran KUR tahun 2025 bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru," ungkapnya.
Hingga triwulan III tahun 2025, total realisasi KUR telah mencapai Rp203,5 triliun atau 67,6 persen dari target tahunan, yang disalurkan kepada sekitar 3,45 juta debitur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp123,1 triliun atau 60,05 persen diserap oleh sektor produktif seperti usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan.
"Ini bukan sebatas angka biasa. Ini harus kita apresiasi dan pertahankan, karena ketika lebih dari separuh KUR mengalir ke sektor industri dan produksi, maka dampaknya langsung terasa terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan daya saing UMKM kita," ia menegaskan.
UMKM Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Lamhot menilai bahwa keberhasilan ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang konsisten mendorong penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM produktif.
Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, penyaluran KUR mikro mendominasi dengan Rp138,22 triliun untuk lebih dari 3,15 juta debitur, sedangkan KUR kecil mencapai Rp64,9 triliun untuk sekitar 264 ribu debitur.
Peningkatan serapan KUR di sektor industri juga turut mendongkrak kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang saat ini mencapai sekitar 61 persen dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi antara pembiayaan dan digitalisasi dalam mendukung daya saing UMKM.
"Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha," katanya.
Modal kerja dari KUR disebut memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis.
Lamhot juga menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikkan plafon KUR tahun 2026 menjadi Rp320 triliun serta pagu subsidi bunga menjadi Rp36,5 triliun.
"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu," ia menutup pernyataannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
