Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengawasi kelayakan bangunan publik menyusul ambruknya mushalla Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
AHY menyampaikan hal tersebut setelah memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia mengimbau agar para pemimpin daerah lebih aktif memastikan kondisi bangunan masyarakat, baik aset pribadi, komunal, maupun swadaya, tetap memenuhi standar keselamatan.
"Saya mengimbau para pemimpin di daerah lebih proaktif lagi meyakinkan agar kondisi infrastruktur bangunan masyarakat yang tidak semua merupakan proyek pemerintah, banyak sekali itu adalah aset pribadi, aset komunal, proyek swadaya yang harus saling mengingatkan dan harus diawasi," ungkapnya.
Tragedi Ambruknya Mushalla, 63 Orang Tewas
Tragedi ambruknya mushalla di Pondok Pesantren Al Khoziny menewaskan 63 orang, enam di antaranya ditemukan dalam kondisi tubuh yang tidak utuh.
Dari 167 korban yang berhasil dievakuasi, sebanyak 104 orang dinyatakan selamat.
Hingga Senin (6/10) pukul 19.00 WIB, proses pencarian terhadap sekitar 10 korban yang masih tertimbun reruntuhan masih terus dilakukan oleh tim gabungan Basarnas dan pemerintah daerah.
AHY menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat peristiwa tersebut.
Ia mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyebab utama ambruknya mushalla adalah kondisi konstruksi yang tidak sesuai standar keselamatan.
"Memang akibat kondisi bangunan yang tidak layak, bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memenuhi aspek keamanan. Ini yang menyebabkan abruknya bangunan sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa," ia mengungkapkan.
Bangunan Publik Harus Diawasi Ketat
AHY menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk lebih disiplin dalam menerapkan standar bangunan.
Ia menyebut bahwa hal ini terutama berlaku pada fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang memiliki risiko tinggi jika tidak memenuhi syarat teknis.
Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengawasan berkala terhadap bangunan milik masyarakat agar tidak membahayakan keselamatan warga.
"Mari kita sama-sama menegakkan kembali standar konstruksi bangunan yang memang memenuhi aspek yang layak dan juga aman buat semua," ajaknya.
Langkah preventif seperti inspeksi menyeluruh dan audit teknis bangunan publik juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa.
AHY kembali menekankan bahwa keselamatan manusia harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
