Pantau - Komisi XIII DPR RI menyoroti posisi strategis Batam, Kepulauan Riau, sebagai wajah Indonesia di mata dunia, serta mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap pelayanan publik, pengawasan perbatasan, dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Batam Dinilai Kumuh, Fasilitas Perbatasan Harus Dibenahi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, dalam kunjungan kerja reses ke Batam, Jumat (3/10/2025), menyatakan bahwa Batam sebagai wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura merupakan etalase pertama Indonesia di mata dunia.
"Saya beberapa kali ke Singapura lewat (jalur) laut, jauh kali bedanya itu. Kita dari sana (Singapura) naiknya dari mal bagus, tiba-tiba masuk ke sini (Batam) udah kumuh. Artinya, potret Indonesia ada di Batam, suka tidak suka. Jadi sebenarnya pesan untuk pemerintah pusat, ini harus bisa menampakkan Indonesia yang baik," ujarnya.
Yanuar menekankan pentingnya pembenahan fasilitas publik dan infrastruktur perbatasan, termasuk imigrasi dan sarana pengawasan wilayah.
Ia juga menyoroti tingginya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan, yang diperparah dengan kondisi kapal pengawas yang sudah tidak beroperasi selama sembilan tahun.
"Kalau tadi Pak Yasonna sempat tanya, kapal (pengawas) kita di mana? Rupanya sudah enggak bisa beroperasi lagi, sudah 9 tahun. Ini banyak celah jalan-jalan tikus untuk orang bisa dilarikan ke Malaysia atau ke mana. Pemerintah pusat harus betul-betul serius," tegasnya.
Yanuar juga menambahkan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) harus menjadi fokus utama Komisi XIII dan mitra kerjanya, mengingat kaitannya dengan TPPO, TPKS, dan kasus-kasus sosial lainnya yang terus meningkat.
"Masalah HAM jangan hanya sebatas ada kantornya, ini harus ada wujudnya," tegasnya.
Perbatasan Longgar, Kasus Narkoba Dikendalikan dari Lapas
Anggota Komisi XIII lainnya, Kartika Sandra Desi, menekankan pentingnya pengawasan ketat di wilayah perbatasan seperti Batam dan Kepulauan Riau.
Menurutnya, Batam adalah pintu masuk utama warga negara asing sekaligus cerminan citra Indonesia.
"Kita perlu orang masuk untuk mempromosikan Indonesia, tapi pengawasannya harus lebih maksimal. Jangan sampai terlalu welcome dan melupakan asas kehati-hatian," ujarnya.
Kartika juga mengungkap temuan kasus narkoba terbesar dalam enam tahun terakhir yang baru saja diungkap Polda Kepri, dengan pengendali dan pelaku yang masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
"Beberapa hari ini Polda Kepri baru saja mengungkap narkoba terbesar mungkin 6 tahun ini, justru pelakunya itu masih ada dalam penjara. Pengendali dan pengedar. Coba aja baca berita, itu kejadiannya di Batam," tegasnya.
Ia menilai, perlu adanya penguatan kelembagaan HAM di wilayah Kepri, mengingat tingginya kompleksitas permasalahan sosial dan hukum di wilayah perbatasan.
"Untuk HAM juga, ini mungkin menjadi salah satu masukan bahwa memang perlu untuk ada kantor sendiri, karena di sini berkumpul semua masalah," tutup Kartika.
- Penulis :
- Aditya Yohan
