Pantau - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas.
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Roni Parasian, menyatakan bahwa konsep sekolah berasrama (boarding school) ini dirancang dengan penggabungan dan optimalisasi berbagai program anggaran yang sudah ada, sehingga memastikan biaya penyelenggaraannya tetap efisien.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan tanpa biaya kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Pemerintah cukup mampu untuk mengkombinasikan program-program ini, sehingga salah satunya Sekolah Rakyat ini tidak akan besar biayanya. Semua program yang sudah berjalan maupun program baru oleh Pak Prabowo dapat berjalan semua," jelas Roni dalam diskusi publik bertema 'APBN 2026: Membangun Generasi Unggul', Rabu (8/10/2025).
Roni menjelaskan, fase awal program ini disebut Sekolah Rakyat Rintisan yang dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dengan merenovasi dan memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada.
"Langkah ini penting untuk segera memenuhi kebutuhan ketersediaan tempat tinggal dan pendidikan bagi siswa yang bersekolah," lanjut Roni.
Meskipun demikian, Kemenkeu telah merencanakan pembangunan jangka panjang. Mulai tahun 2026, pemerintah akan mulai membangun gedung-gedung khusus yang didedikasikan sepenuhnya untuk Sekolah Rakyat.
Roni berharap, paling tidak setengah dari lokasi rintisan yang saat ini ada akan dipindahkan ke fasilitas baru tersebut. Hingga saat ini, program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan signifikan dengan mencatat sudah ada 165 sekolah rintisan yang beroperasi.
"Pemerintah menargetkan jumlah ini akan terus bertambah hingga tahun 2029 untuk menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
