Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2025.
Ia menilai kehadiran atlet Israel berpotensi menimbulkan polemik publik dan mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Kehadiran Atlet Israel Dinilai Langgar Konstitusi
Sukamta menyampaikan bahwa sikap Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan: "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Sebagai contoh konsistensi sejarah Indonesia, Sukamta mengutip beberapa peristiwa penting:
Pada 1958, Indonesia mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak melawan Israel.
Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan.
Maret 2023, FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20 dari Indonesia karena penolakan publik terhadap tim Israel.
Kondisi Gaza dan Sikap Tegas Indonesia
Sukamta juga mengingatkan situasi kemanusiaan di Gaza yang sangat memprihatinkan akibat agresi Israel.
Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza per 1 Oktober 2025, sebanyak 66.148 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina," katanya.
Sukamta menolak segala bentuk perlakuan istimewa terhadap delegasi Israel.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak memberikan kemudahan dalam visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan kepada Israel.
"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi 'anak emas' yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya konsistensi sikap Indonesia di level internasional.
"Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
