Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan Anggito untuk periode 2025–2030 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.
Pengucapan Sumpah dan Proses Pelantikan
Dalam upacara pelantikan, Anggito bersama para anggota Dewan Komisioner LPS mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Prabowo.
"Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dewan komisioner LPS, wakil ketua dewan komisioner LPS, anggota dewan komisioner LPS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut," ungkapnya.
Setelah pengucapan sumpah, Anggito menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta para tamu undangan yang hadir di Istana Negara.
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat peran LPS sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Proses Penetapan di DPR dan Program Kerja AKSARA
Sebelum pelantikan, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin, 22 September 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam sidang tersebut, Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan Polis.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, Anggito menekankan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan industri perbankan nasional.
Ia juga memperkenalkan program kerja bertajuk AKSARA yang berisi enam misi utama, yaitu peningkatan kompetensi manajemen aset, peningkatan kualitas SDM, perluasan jangkauan media sosial, efisiensi beban SDM per dana kelolaan, peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis.
Anggito menargetkan bahwa dalam lima tahun ke depan, LPS dapat menurunkan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar serta mempercepat transformasi digital lembaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Pelantikan ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di tengah dinamika global.
- Penulis :
- Arian Mesa
