Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama pemangku kepentingan di Provinsi Jambi memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Langkah ini ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Mengawal BBM Subsidi melalui Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang digelar di Kota Jambi.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, menekankan pentingnya strategi pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi antara regulator, aparat penegak hukum (APH), badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Penyaluran BBM subsidi disebut sebagai instrumen vital pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Menjaga daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian,” ungkapnya.
Penyalahgunaan BBM Subsidi Masih Terjadi
Dalam FGD tersebut, Harya menyoroti bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi masih ditemukan di masyarakat.
Ia menyebut praktik tersebut bisa menghambat tujuan pemerintah, merugikan negara, serta menyebabkan kelangkaan dan distribusi yang tidak merata.
Harya berharap diskusi tersebut mampu menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan segera diimplementasikan.
Senada dengan itu, Anggota Komite BPH Migas lainnya, Eman Salman Arief, juga menegaskan pentingnya akurasi distribusi BBM subsidi agar energi dari APBN benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini tidak tepat sasaran,” katanya.
Teknologi dan Partisipasi Publik Didorong
Dalam penguatan pengawasan, Eman menjelaskan bahwa BPH Migas telah memanfaatkan teknologi informasi.
Upaya tersebut mencakup pemasangan CCTV, penerapan barcode pada transaksi pembelian, serta penggunaan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna.
Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan distribusi.
Warga dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui kanal HelpDesk BPH Migas.
Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. H. Syarif Fasha SE, ME., turut berharap agar informasi dan pengalaman dari FGD bisa dimanfaatkan untuk menekan praktik penyalahgunaan.
“FGD ini adalah salah satu solusi untuk kita dapat meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan). Kita harapkan diskusi dalam mengawal BBM subsidi dan kompensasi ini juga dapat dilaksanakan di setiap Marketing Operation Region (MOR) di Indonesia,” jelasnya.
FGD di Jambi ini juga menghadirkan berbagai pihak, termasuk Asisten II Setda Provinsi Jambi Syamsurizal, Polda Jambi, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga, Elnusa Petrofin, Hiswana Migas, dan pemerintah daerah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
