Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan agar kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait program E10 tidak dijadikan alasan untuk membuka keran impor etanol secara besar-besaran.
Ratna menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kapasitas produksi etanol dalam negeri benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional sebelum kebijakan E10 diterapkan secara menyeluruh.
"Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri cukup, baik dari sisi produksi maupun distribusi," ungkapnya.
Ratna menyebut dirinya tidak menolak kebijakan E10 karena dinilai sejalan dengan semangat transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Pemerintah Harus Percepat Pembangunan Pabrik Etanol
Ratna mendorong agar pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur, segera dipercepat untuk memperkuat pasokan domestik.
Menurutnya, kapasitas produksi pabrik yang saat ini sudah ada masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, terutama dalam mencampur BBM fosil dengan etanol.
"Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol. Tanpa itu, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor," tegasnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun.
Namun, realisasi produksi dari kapasitas tersebut baru mencapai sekitar 161 ribu kL per tahun.
Jika program E10 diterapkan secara penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau setara dengan 890 juta liter.
"Ini artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri," ujar Ratna.
Dorong Kemandirian Energi dan Hindari Ketergantungan Impor
Ratna menilai bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, agar kebijakan energi hijau tidak justru meningkatkan ketergantungan pada impor.
Ia menegaskan bahwa kemandirian energi hanya bisa tercapai apabila seluruh rantai produksi etanol — mulai dari bahan baku hingga distribusi — sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.
"Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, di mana kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
