Pantau - Komisi X DPR RI menyatakan akan mengawal tambahan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyebut bahwa dana tersebut sangat penting agar sensus ekonomi dapat berjalan menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada metode sampling.
Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi harus mencakup seluruh rumah tangga di Indonesia agar dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar kebijakan pemerintah.
Komitmen DPR dan Rincian Anggaran
Menurut Esti, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai puluhan ribu petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.
“Dana ini juga mencakup pelatihan serta pembekalan teknis bagi petugas lapangan,” ungkapnya.
Dari total usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun, saat ini baru Rp300 miliar yang telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Masih terdapat kekurangan sebesar Rp1,1 triliun yang akan diperjuangkan kembali oleh Komisi X DPR melalui dukungan tertulis berdasarkan hasil rapat.
Harapan dan Penekanan atas Independensi Data
Esti mengungkapkan bahwa BPS telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar kebutuhan anggaran dapat segera terpenuhi.
Ia berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak tertunda akibat keterbatasan dana.
“Dana sensus tidak akan dikeluarkan sekaligus karena prosesnya dilakukan secara bertahap,” jelas Esti.
Ia juga menegaskan pentingnya pembekalan petugas dengan teori dan metode yang diakui secara internasional, bukan sekadar formalitas pelatihan.
Esti mengingatkan BPS agar hasil sensus ekonomi tidak boleh dipengaruhi oleh data titipan dari pihak mana pun.
"Data yang dikumpulkan harus sesuai fakta di lapangan agar bisa menjadi dasar kebijakan yang tepat," ia mengungkapkan.
Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan mampu memetakan aktivitas ekonomi non-pertanian dan menjamin keamanan data para pelaku usaha.
Jika sensus tidak dilakukan, menurut Esti, pemerintah akan kehilangan pijakan untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh, dan hal itu merupakan langkah mundur bagi negara.
- Penulis :
- Leon Weldrick
