Pantau - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya diukur dari volume panen atau stok beras, melainkan harus dibangun di atas tiga fondasi utama: irigasi yang memadai, ketersediaan pupuk yang terjangkau, dan kesejahteraan petani.
"Kalau kita bicara ketahanan pangan, jangan hanya fokus pada hasil panen atau produksi beras. Pondasi utamanya ada di irigasi yang baik, pupuk yang tersedia dan terjangkau, serta petani yang sejahtera. Kalau salah satu rapuh, seluruh sistem pangan kita ikut goyah," tegas Saan.
Infrastruktur Irigasi Harus Jadi Prioritas Nasional
Saan menyebut bahwa masalah irigasi masih menjadi tantangan klasik di berbagai daerah dan seringkali luput dari perhatian.
"Irigasi itu jantung pertanian. Kalau saluran airnya tidak jalan, jangan harap hasil panen bisa maksimal. Banyak daerah yang sawahnya kekeringan di musim tanam dan kebanjiran di musim panen karena irigasinya tidak terpelihara. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat," ungkapnya.
DPR mendorong agar program rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan datang.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Pupuk dan Petani: Kunci Keberlanjutan Sistem Pangan
Selain irigasi, Saan menyoroti permasalahan distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan petani, terutama di daerah-daerah sentra produksi seperti Sumatera Selatan.
"Petani sering bingung karena pupuk datang terlambat atau jumlahnya kurang dari kebutuhan. Padahal, mereka bekerja dengan waktu yang sensitif. Tanpa pupuk tepat waktu, produktivitas pasti turun. Ini masalah klasik yang harus diselesaikan secara sistemik," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem distribusi pupuk nasional melalui pemanfaatan teknologi digital guna memastikan penyaluran pupuk berlangsung secara real time dan transparan.
"Kita butuh sistem pupuk yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai petani terus jadi korban kebijakan yang tak efisien," katanya.
Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa petani harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan pangan, bukan hanya sebagai objek dari program pemerintah.
"Petani kita ini luar biasa, tapi banyak dari mereka masih hidup pas-pasan. Mereka yang memberi makan bangsa, tapi sering tak mendapat perhatian layak. Jadi, bicara kedaulatan pangan itu artinya juga bicara kedaulatan petani," ujarnya.
DPR, lanjutnya, berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada petani, subsidi pupuk yang memadai, perbaikan jaringan irigasi, serta perlindungan harga hasil pertanian.
Tanpa keberpihakan nyata terhadap petani, menurutnya, Indonesia akan terus bergantung pada impor pangan.
"Ketahanan pangan tidak bisa dibangun hanya dengan program jangka pendek. Kita butuh kebijakan menyeluruh yang menguatkan irigasi, menjamin pupuk, dan memuliakan petani. Tiga hal ini harus menjadi fondasi kebijakan nasional," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
