Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara dan Pemkab Ketapang menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan akses jalan penghubung antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Sukamara, Masduki, mengapresiasi keseriusan Pemkab Ketapang dalam upaya meneruskan pembangunan jalan penghubung Sukamara-Ketapang yang sudah lama direncanakan.
"Dengan terhubungnya kedua wilayah ini nantinya diharap bisa meningkatkan perekonomian dan mobilitas masyarakat di daerah masing-masing," ungkapnya.
Masduki juga meyakini bahwa akses jalan tersebut akan mempercepat pembangunan di wilayah Sukamara maupun Ketapang.
Progres Izin dan Rencana Pembangunan Tahap Awal
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan jalan menuju Jembatan Jelai sebagai penghubung utama kedua wilayah sedang dalam proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan.
"Saat ini masih dalam proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan untuk jalannya sekitar 1,7 kilometer," katanya.
Alexander menyebutkan bahwa proses perizinan tersebut sudah memasuki tahap UPL/APL (izin lingkungan) yang akan segera diajukan kepada Gubernur Kalbar, serta sedang menunggu penataan batas oleh BPKH Kementerian Kehutanan.
"Akhir tahun ini kami upayakan semua proses perizinan sudah selesai," tegasnya.
Pada tahap awal, Pemkab Ketapang juga telah menggelar rapat bersama sejumlah perusahaan di sekitar Desa Sukaramai yang siap mendukung pekerjaan penimbunan dan pembentukan badan jalan selebar 25 meter hingga ke Jembatan Jelai.
"Secara bertahap kita akan lakukan peningkatan jalan ini hingga mantap lancar. Namun, intinya saat ini masih proses pada perizinan, dan tahun depan akan kita mulai tahap pembangunan tahap pertamanya," ia menambahkan.
Komitmen Pemprov dan Dukungan Antardaerah
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa total panjang jalan penghubung yang dibutuhkan sekitar empat kilometer, sebagian besar masih berupa jalan tanah dan melewati wilayah lahan rawa.
Karena jalur tersebut berada dalam wilayah administrasi Kalbar, maka pembangunan fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalbar.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan agar proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua provinsi.
Pihak Pemprov Kalteng juga telah melakukan koordinasi dan pertemuan teknis dengan jajaran Pemprov Kalbar untuk menyinergikan tahapan pembangunan.
"Konektivitas antarprovinsi ini kita harap mampu memperlancar arus barang, jasa, serta mobilitas masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah perbatasan Kalteng dan Kalbar," ujar Leonard.
- Penulis :
- Arian Mesa
