Pantau - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan menjadi institusi pertama dari Indonesia yang masuk dalam nominasi penerima Nobel Perdamaian 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan usai ia memberikan kuliah umum di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Ghufron menyebut bahwa sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada institusi nasional yang masuk nominasi Nobel, menjadikan pencapaian ini sebagai momen bersejarah.
Gotong Royong sebagai Konsep Perdamaian
Nominasi BPJS Kesehatan diajukan oleh Center for Peace and Security dari Coventry University, Inggris.
Ali Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah mengusulkan diri untuk masuk dalam nominasi tersebut.
Pengajuan dilakukan sepenuhnya oleh pihak luar berdasarkan penilaian atas nilai-nilai gotong royong yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, yang dianggap mencerminkan prinsip perdamaian dan kemanusiaan.
Menurut Ghufron, konsep damai tidak hanya berarti bebas konflik, tetapi juga mencakup kemampuan manusia untuk hidup bermartabat, termasuk memiliki akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa prinsip gotong royong dalam BPJS Kesehatan diterapkan melalui kontribusi silang: orang kaya membantu yang miskin, orang sehat membantu yang sakit, dan orang muda membantu yang tua.
BPJS Kesehatan disebut telah mengubah cara pandang masyarakat, dari rasa takut untuk sakit karena keterbatasan biaya menjadi lebih tenang karena ada jaminan kesehatan.
“Dulu ada istilah ‘orang miskin dilarang sakit’, sekarang tidak berlaku lagi karena adanya BPJS,” ujar Ghufron.
Dampak Sistem BPJS Dinilai Lebih Luas dari Penerima Nobel Sebelumnya
Dalam waktu singkat, BPJS Kesehatan berhasil menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia dan kini menjadi referensi bagi banyak negara lain.
Ghufron bahkan membandingkan dampak sistem BPJS Kesehatan dengan Grameen Bank dari Bangladesh, yang pernah menerima Nobel Perdamaian karena program mikrofinansial untuk warga miskin.
Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin aspek finansial, tetapi juga menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Selain itu, sistem jaminan kesehatan nasional ini juga dinilai berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan akibat biaya pengobatan.
“Yang jelas kalau dibanding Nobel prize yang diterima di Bangladesh, ini jauh-jauh lebih bagus, dan jauh lebih berdampak,” tegas Ghufron.
Nobel Perdamaian 2025 Diberikan kepada Maria Corina Machado
Sementara itu, Komite Nobel telah mengumumkan bahwa penerima Nobel Perdamaian 2025 adalah pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado.
Pengumuman tersebut disampaikan di Stockholm pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Machado dinilai layak menerima penghargaan bergengsi tersebut karena perjuangannya dalam membela demokrasi dan hak-hak rakyat Venezuela, serta perannya dalam proses transisi dari kediktatoran menuju demokrasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
