Pantau - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung arahan Gubernur Agustiar Sabran untuk memperkuat sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu di wilayahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S Pandiangan, mengungkapkan, "Kami berkomitmen melanjutkan sinergi lintas sektor, agar daerah ini tetap aman, produktif, dan bebas kabut asap."
Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi penanganan karhutla tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Pencegahan
Menurut Pangeran, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mencegah dan menangani karhutla.
BPBD Kapuas terus memperkuat kapasitas personel serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana, antara lain melalui pemantauan titik panas (hotspot), patroli rutin, dan penyuluhan masyarakat di kawasan rawan kebakaran.
"Langkah mitigasi berbasis masyarakat juga menjadi fokus utama, agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini," ujarnya.
Sistem Komando Darurat Percepat Respons Lapangan
Pemkab Kapuas juga menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan incident command system (ICS) sebagai sistem komando darurat dalam penanganan karhutla.
Melalui ICS, semua unsur yang terlibat dapat bergerak lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menangani kebakaran di lapangan.
Pangeran menegaskan, "Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa seluruh potensi daerah dikerahkan untuk mencegahnya."
Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap upaya terpadu dan komitmen bersama ini mampu menjaga wilayahnya tetap bebas dari ancaman karhutla secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
