Pantau - Akademisi dari Universitas PGRI Silampari Lubuklinggau, Azizil Fikri, menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membangun fondasi kuat bagi sistem pendidikan nasional dalam satu tahun pertama masa kerja Kabinet Merah Putih.
Pendidikan Jadi Prioritas, Pemerataan Akses dan Mutu Ditingkatkan
Menurut Azizil, pemerintahan Prabowo menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kebijakan pendidikan yang diterapkan dinilai memiliki arah yang jelas dan fokus pada tiga aspek utama: pemerataan akses, peningkatan mutu, dan kesejahteraan guru.
"Pemerintahan Presiden Prabowo memahami bahwa pendidikan adalah jantung kemajuan bangsa. Investasi besar di bidang ini adalah langkah strategis untuk mencetak SDM unggul," ujarnya.
Azizil menyoroti beberapa program prioritas pendidikan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah, antara lain:
- Program Sekolah Rakyat (SR) untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- Renovasi besar-besaran terhadap sekolah rusak.
- Pembangunan SMA unggulan berasrama di setiap kabupaten/kota.
Guru Lebih Sejahtera, Vokasi dan STEM Diperkuat
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui sejumlah kebijakan, seperti:
- Kenaikan gaji guru.
- Penyaluran tunjangan langsung tanpa potongan.
- Penguatan pelatihan dan sertifikasi guru untuk menjawab tantangan pendidikan digital.
Selain itu, Azizil mengapresiasi perhatian besar pemerintah terhadap pengembangan pendidikan vokasi dan bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika).
"Fokus pada pendidikan vokasi dan STEM adalah langkah tepat untuk menyiapkan tenaga ahli dan teknolog masa depan," tuturnya.
Ia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pendidikan yang berdampak langsung terhadap prestasi anak.
Program MBG disebut mampu meningkatkan konsentrasi belajar dan menjadi bukti sinergi antara pendidikan dan pemenuhan gizi anak bangsa.
Regulasi Perlindungan Anak Jadi Pilar Reformasi Pendidikan Karakter
Azizil turut mengapresiasi kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah penting dalam melindungi anak dari ancaman dunia maya dan memperkuat pendidikan karakter di era digital.
PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Regulasi ini bertujuan melindungi anak dari risiko digital seperti:
- Paparan konten berbahaya.
- Eksploitasi data pribadi.
- Ancaman digital lainnya.
Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sistem elektronik yang ramah anak serta mendorong lingkungan digital yang aman bagi pelajar.
"Dalam satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo–Gibran sudah meletakkan fondasi yang kuat bagi reformasi pendidikan nasional. Fokus pada akses, mutu, dan kesejahteraan pendidik, sebagai arah strategis menuju Indonesia Emas 2045," tegas Azizil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
