Pantau - Pemerintah Indonesia menempatkan transisi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Rendah Karbon Jadi Pilar Utama Pembangunan Nasional
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, yang menyebut bahwa target NZE telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Pemerintah menempatkan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) sebagai salah satu pilar utama untuk mendukung pencapaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan mencapai NZE 2060.
Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Melalui forum ini, kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan," ujar Nizhar dalam forum dialog multipihak nasional-daerah.
Kolaborasi Daerah, Legislatif, dan Masyarakat Jadi Kunci
Forum dialog multipihak telah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Maluku, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil.
Di Sumatera Utara, tantangan emisi tinggi menjadi perhatian, namun daerah ini memiliki potensi besar dari sektor energi terbarukan dan kawasan hutan.
Sementara itu, Maluku dinilai memiliki peluang besar dari potensi ekonomi kelautan, pengelolaan pesisir, dan energi bersih yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah," ungkap Nizhar.
Ia berharap agenda pembangunan rendah karbon dapat diimplementasikan di seluruh daerah melalui konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta didukung mekanisme pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
"Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
