Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menghadapi gejolak pasar global.
Bulog Harus Diperkuat Jadi Lembaga Negara Strategis
Firman menilai, status Bulog sebagai badan usaha membatasi ruang gerak dalam menjalankan fungsi negara di bidang pangan secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa Bulog memiliki peran vital sebagai buffer stock nasional, yang bertugas menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.
"Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif dalam mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat", ungkapnya.
Menurut Firman, usulan ini semakin relevan di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dunia yang menyebabkan harga pangan internasional mudah berfluktuasi.
Ia menambahkan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain yang mulai memperkuat kembali peran negara dalam sistem pangan mereka.
"Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Beberapa negara sudah membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas", ia mengungkapkan.
Langkah Penguatan Bulog dan Urgensi Transformasi
Firman menguraikan sejumlah langkah konkret yang perlu dilakukan untuk memperkuat Bulog, antara lain:
Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Bulog agar mampu mengelola stok pangan secara efisien.
Memperluas pengadaan dari petani lokal sehingga produksi dalam negeri meningkat dan ketergantungan terhadap impor berkurang.
Menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar dengan intervensi yang terukur dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap merugikan masyarakat.
Menurut Firman, penguatan kelembagaan Bulog akan membuat fungsi pengawasan dan intervensi pemerintah menjadi lebih efektif dan cepat.
"Jika Bulog memiliki kedudukan setara kementerian, maka koordinasi lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan akan lebih solid. Kebijakan pangan nasional bisa dijalankan secara terpadu dari hulu ke hilir", tuturnya.
Firman menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya soal stok beras, tetapi juga tentang kemandirian bangsa dalam mengendalikan nasibnya sendiri.
Ia mendorong pemerintah untuk berani mengambil langkah besar dengan mentransformasi Bulog menjadi lembaga negara strategis.
"Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa", katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
